16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Parah, 77 Persen PLTD di Kaltim Butuh Perawatan


Parah, 77 Persen PLTD di Kaltim Butuh Perawatan
Ilustrasi.

KLIKBONTANG- Kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan sorotan dari DPRD Kaltim. Pasalnya, 77 persen di antaranya sudah tua dan perlu banyak biaya perawatan.

Saat Paripurna DPRD Kaltim pekan lalu, Fraksi Golkar memberikan pandangan terkait kondisi pembangkit yang ada di Kaltim. Nah, menurut Fraksi Golkar, kondisi mesin pembangkit yang sudah tua tersebut sudah barang tentu memmengaruhi ketersediaan energi listrik di daerah.

"Pasokan listrik pada masyarakat dan pusat industri akan terganggu. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dalam rangka mengantisipasi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat pesat, sudah saatnya Pemerintah Provinsi mengambil langkah-langkah strategis yang merupakan terobosan untuk menggali sumber energi listrik alternatif sesuai dengan ketersediaaan sumber daya alam Kalimantan Timur yang melimpah," ujar Ferza Agustia saat membacakan pandangan Fraksi Golkar terkait kondisi kelistrikan Kaltim.

Pun, Fraksi Golkar meminta Pemprov agar memanfaatkan batu bara, pemanfaatan energi yang terbarukan, bio diesel, dari limbah kelapa sawit dan lain-lain.

Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Kaltim yang aktif dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pembangunan daerah Kaltim. Paling mendasar adalah bagaimana pemerintah provinsi bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjamin ketersediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, merata dan bermutu dengan harga yang wajar.

Hal itu didorong dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PLN bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi listrik. Oleh karena itu keikutsertaan pemerintah provinsi melalui BUMD menyediakan energi listrik dapat bersinergi positif dengan pemerintah melalui PLN.

“Bukan semata-mata didasari oleh upaya menangkap peluang usaha yang terbuka lebar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Ferza Agustia saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar tentang Raperda Ketenagalistrikan Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-26 di Gedung DPRD Kaltim, Kamis 17 September 2015. (Adv)

Reporter : Humas DPRD Kaltim    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0