16 Oktober 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tak Sumbang PAD, Pembangunan Menara BTS di Bontang Bakal Dipungut Biaya


Tak Sumbang PAD, Pembangunan Menara BTS di Bontang Bakal Dipungut Biaya
Ilustrasi menara BTS.

KLIKBONTANG Banyaknya aktivitas pembangunan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) di Kota Bontang beberapa tahun terakhir, mendapat sorotan tajam dari DPRD Bontang. Para legislator menilai, ada beberapa hal yang membuat pembangunan BTS begitu merugikan Bontang. 

Dalam catatan Komisi II DPRD Bontang, ada sekitar 75 kegiatan pembangunan BTS. Tetapi yang masuk ke kas daerah tidak begitu signifikan. Ketua Komisi II Ubayya Bengawan mengatakan, dari 75 kegiatan pembangunan itu hanya ada 10 pembangunan yang mengantongi izin dan 24 izin prinsip. Sisanya, pembangunan tanpa izin.

“Ini artinya ada kebocoran kas daerah. Harusnya ini bisa menjadi pemasukan bagi kas daerah. Makanya, kami berencana akan membuatkan payung hukum soal aturan main pembangunan BTS. Yang harapannya, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi kas daerah,” kata Ubayya.

Pernyataan Ubayya pun dipertegas oleh Ketua Baleg DPRD Bontang Setiyoko. Menurut politisi PAN itu, wacana payung hukum pembangunan BTS menjadi prioritas dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) Baleg DPRD Bontang.

“Ini salah satu Prolegda prioritas. Saat ini kami terus menggodok naskah akademisnya,” ujarnya. 

Selain untuk menambah pemasukan kas daerah, aturan ini kata dia juga bertujuan untuk mengatur estetika kota dalam pembangunan BTS. Sebab, selama ini banyak pembangunan BTS yang terkesan semerawut dan tidak sesuai tempatnya.

“Lokasi pembangunan juga perlu dilakukan. Misalnya jangan sampai terlalu dekat dengan pemukiman warga atau tempat-tempat umum. Yang jelas ini semua akan diatur,” pungkasnya. (adv)

Reporter : Ikhwal Setiawan    Editor : Dasrun Darwis



Comments

comments


Komentar: 0