26 Januari 2020

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Menteri Teten Temui Pengelola Mal soal Perda Ruang untuk UMKM


Menteri Teten Temui Pengelola Mal soal Perda Ruang untuk UMKM
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, usai menghadiri acara Gerakan Warung Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

KLIKBONTANG.com -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, usai menghadiri acara Gerakan Warung Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menyebutkan sudah membicarakan terkait penolakan asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia ( APPBI) yang mengaku keberatan dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Perda tersebut mewajibkan pengelola mal dan pusat perbelanjaan memberikan ruang sedikitnya 20 persen kepada UMKM.

"Saya sudah ketemu dengan asosiasi mal dan mereka keberatan untuk digratiskan 20 persen. Solusinya menurut saya bagaimana memberi ruang yang sama untuk brand lokal," kata Teten di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Lebih lanjut, Teten mengeluhkan sikap mal yang tidak memberikan akses premium atau tempat untuk brand lokal berkembang. Sehingga, untuk meningkatkan daya saing maka hal ini perlu dipersiapkan dengan matang.

"Banyak juga brand lokal F&B yang tidak kalah dengan brand asing. Di mal kan jarang produk lokal dikasih tempat premium. Perlu bahwa produk UMKM perlu diberi tempat di mal dan bran lokal perlu diberi tempat agar bisa bersaing dengan brand asing," jelasnya.

Di sisi lain, berbicara dengan para pelaku UMKM dinilai perlu. Sebab, pada dasarnya ditempatkan di lokasi premium mal, kalau produk UMKM tak berdaya saing akan percuma saja.

"Kita bicara terus dengan mereka supaya langkah yang pertama saya kira menyiapkan berand lokal, punya kualitas, lalu diberi tempat di mal-mal itu agar bisa bersaing dengan brand asing," tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan APPBI akan segera mengajukan uji materi atau judicial review terkait kebijakan perda ini. Hal ini mengingat potensi kerugian yang akan diterima oleh pengusaha dan pemilik mal yang juga membayar pajak dengan nominal yang tidak sedikit.

 

Sumber : Kompas.com

Reporter :     Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0