16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

UU Pilkada Bilang Mundur, Suroyo-Etha Maju Terus


UU Pilkada Bilang Mundur, Suroyo-Etha Maju Terus
Suroyo dan Etha Rimba Paembonan di tengah para relawan usai menggelar konferensi pers di Posko Pemenangan SuER, Kamis (8/7/2015). (Foto: Amir Jaya)

KLIKBONTANG - Menjadi yang pertama menggelar konferensi pers terkait putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Suroyo-Etha menyatakan terus maju dalam kontestasi Pilwali Bontang Desember 2015 mendatang. Ternyata, Rabu (8/7) kemarin, MK mengubah peraturan yang mengharuskan anggota dewan mundur saat mendaftar dan sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Esoknya, Kamis (9/7/2015) malam, Suroyo-Etha atau yang dikenal dengan SuER langsung menggelar konferensi pers untuk memberi pernyataan dan kompak tetap maju.

“Sejak awal kami turun bukan karena popularitas. Kami serius. Kami dan pendukung punya mimpi besar yang sama-sama ingin kita wujudkan, yakni membangun Bontang lebih baik,” kata Etha didampingi Suroyo di Posko Pemenangan, Jalan MT Haryono, Kelurahan Api-Api ini.

Menyusul pasangan yang menjadi wakilnya itu, Suroyo menyatakan kesiapan melepas jabatannya sebagai anggota DPRD DI Yogyakarta jika tidak ada aral melintang hingga penetapan calon.

"Ini menjadi bukti saya berkomitmen untuk masyarakat Bontang. Nah, komitmen saya tetap maju di Pilkada secara otomatis menepis isu bahwa saya ke Bontang hanya untuk main-main dan sebagainya,” tegas Suroyo.

“Saya dan Ibu Etha sudah memutuskan untuk total bertarung di Pilwali. Soal mundur saya kira itu konsekuensi sebuah perjuangan,” tambahnya.

Telah diketahui, MK telah mengubah ketentuan dalam pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Ada anggapan, pasal tersebut bersifat diskriminatif, karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, melainkan cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.

Sementara itu, penyelenggara negara lain dari eksekutif yakni pegawai negeri sipil harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri. (*)

Reporter : Amir Jaya    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0