16 Desember 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kontroversi Pelebaran Jalan Teluk Kadere Memasuki Tahap Mediasi


Kontroversi Pelebaran Jalan Teluk Kadere Memasuki Tahap Mediasi
Rapat dengar pendapat antara KomisiI dan III DPRD Bontang dengan warga dan pihak perusahaan.

KLIKBONTANG.com -- Perlebaran jalan di RT 13 dan RT 12 Teluk Kadere, Bontang Lestari, menuai kontroversi.  Pasalnya lahan warga yang dijadikan jalanan untuk fasilitas umum serta jalur PT Geraha Power Kalrim (GPK) dilakukan tanpa ada ganti rugi. Inilah yang disampaikan warga dalam rapat dengar pendapat dalam rapat gabungan DPRD Komisi I dan III Kota Bontang, di ruang rapat sekretariat lantai dua, Senin (18/11/2019) Siang.
 
Rapat yang diikuti dari beberapa instasi pemerintah, ketua RT 12-13, DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan tersebut dilaksanakan untuk membahas kontroversi itu. Rapat berjalan dengan lancar.
 
Menurut penuturan salah seorang warga, Muchtar, pemilik lahan mayoritas berasal dari desa Teluk Kadere. Kendati begitu, saat pelebaran jalan yang mulai dilakukan sejak tahun 2017, sampai sekarang belum ada  ganti rugi yang diberikan pihak yang bertanggung jawab.
 
"Tidak ada ganti rugi pak," ujar Muchtar, pemilik lahan yang dijadikan badan jalan, saat di wawancarai KlikBontang
 
Menurut warga, kesepakatan awal antara Ketua RT 12 dan pemilik lahan, hanya seluas tiga meter sebagai pelebaran badan jalan. Itu memang telah disepakati pemilik lahan. Namun lambat laut saat pengerjaan, terjadi perubah terhadap kesepakatan pertama. Malah pelebaran jalan bertambah jadi 14 meter.
 
"Yang disampaikan pada saya, lebar tiga meter, tapi kok lebih sampai 14 meter termasuk parit," ujarnya warga dalam forum tersebut.
 
Pemilik tanah merasa dirugikan dengan kondisi tersebut. Pihak terkait tidak  berkoordinasi sebelumnya dengan warga untuk melakukan pengerjaan. Alhasil, meskipun warga masih melakukan pembayaran pajak pada tanah tersebut, tetapi area tersebut sudah dijadikan fasilitas umum dan jalur perusahaan.
 
Kepada KlikBontang,  anggota komisi I, Raking, menjelaskan sebenarnya hal ini sudah aman, tinggal permasalahan komunikasi antara Pihak RT dan warga dan pihak terkait harus dijalin.
 
Meski begitu, menurut Raking, DPRD Bontang masih tetap menindaklanjuti. "Biarkan dulu dari pihak RT, Lurah dan Babinsa untuk memediasi, baru kita cek ke lokasi," jelas Raking.
 
Selama proses mediasi, warga yang merasa dirugikan harus menyediakan data-data kepemilikan, seperti bukti pajak dan surat tanah.
Reporter : Faisal Tanjung    Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0