19 November 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Rektor Asing Bakal Pimpin Perguruan Tinggi Indonesia pada 2020


Rektor Asing Bakal Pimpin Perguruan Tinggi Indonesia pada 2020
Menristekdikti, M Nasir menyampaikan pemaparannya saat acara Rapat Koordinasi Nasional II PTNU di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (16/2/2019)

KLIKBONTANG.com-- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan mencabut beberapa peraturan yang dianggap tak relevan dengan wacana kebijakan mengundang akademisi asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Ini karena pada 2020, Kemenristekdikti menargetkan minimal ada 2 PTN berbadan hukum (PTNBH) yang akan dipimpin rektor asing terutama profesor dari Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut sebetulnya bukan hal yang baru. Niat Nasir untuk merekrut profesor asing menjadi pemimpin PTN sudah dia ucapkan sejak 2016. Namun, saat itu, kebijakan tersebut tak dapat diimplementasikan setelah mendapat hujatan dari para akademisi dalam negeri.

“Sekarang ramai lagi. Begini, perguruan tinggi kita itu jumlahnya 4.700, yang masuk daya saing dunia hanya tiga. Ngeri sekali Indonesia itu. Saat saya pertama jadi menteri, hanya ada dua PTN yang masuk kelas dunia, itu pun peringkatnya sekitar 400. PTN di Indonesia ini bangga di dalam negeri sendiri tapi tidak punya daya saing di luar negeri,” kata Nasir di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Nasir menjelaskan, kebijakan mengundang akademisi asing untuk menjadi rektor kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo menanyakan kelanjutan dari program tersebut. Menurut dia, dengan berbagai pertimbangan, pelibatan akademisi asing untuk mengurus PTN di dalam negeri memang sangat diperlukan.

“Pada 2016 saya di-bully habis-habisan. Para rektor protes, kita dianggap bangsa inlander. Tapi Presiden sudah mencanangkan kembali bagaimana ini rektor dari perguruan tinggi asing. (Sekarang) saya akan mapping-kan dulu. Saya akan lihat lagi aturan yang tidak mendukung, saya akan cabut. Peraturan pemerintah juga akan disederhanakan supaya memberikan kesempatan bagaimana kompetisi rektor dari luar negeri ini bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia mengklaim, banyak negara di Asia yang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Hasilnya dianggap sangat memuaskan karena mampu meningkatkan daya saing perguruan tinggi di negara tersebut di tingkat dunia. Ia menegaskan, wacana mengundang akademisi asing untuk menjadi rektor sedang dipersiapkan dengan matang.

“Singapura maju perguruan tingginya karena rektornya dari luar negeri. Taiwan juga, Cina maju juga dari luar negeri. Bahkan Arab Saudi itu dulu (ranking) 800 saja tidak masuk. Sekarang setelah rektornya itu dari Amerika dan dosennya 40 persen dari Amerika dan Eropa, sekarang masuk ranking 189 dunia. ini yang menjadi tantangan kita,” katanya.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) sekaligus Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi belum menjawab permintaan izin wawancara via telepon untuk menanggapi hal tersebut. Pesan yang dikirim “PR” melalui whatsapp belum berbalas meskipun sudah bertanda centang biru dua. 

Sementara itu, Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menyambut positif wacana merekrut akademisi asing menjadi rektor di PTN. Menurut dia, kehadiran mereka akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Saya kira kalau itu merupakan upaya serius dari pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pendidikan tidak ada masalah. Bahkan itu keputusan sangat baik, bagaimana caranya dengan kehadiran mereka bisa mengoptimalkan impian kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan," kata Ojat

Guru Besar UI Kritisi

GURU Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengkritisi wacana mendatangkan wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangkan rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan di Indonesia.

"Meski masih wacana dan mungkin untuk memacu para calon rektor untuk menyamai prestasi rektor luar negeri, pernyataan Presiden terkait hal tersebut sangat disayangkan," ujar Hikmahanto Juwana sebagaimana dilansir Antara.

Disampaikan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, saat Presiden bertemu dengan para pekerja seni di Istana Bogor bahwa selain merencanakan dana abadi yang disisihkan untuk pendidikan pekerja seni, Presiden juga sempat membahas mendatangkan tenaga pengajar hingga rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan di Indonesia.

Hikmahanto mengungkapkan ada lima alasan untuk ini. Pertama, apakah mendatangkan rektor dari luar negeri berarti calon tersebut tidak mengikuti syarat dan proses seleksi yang sudah ditetapkan?

Padahal, seperti UI yang saat ini dalam proses mencari Rektor telah mengiklankan dan menetapkan sejumlah syarat dan mekanisme seleksi.

Proses ini tentu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun sepanjang memenuhi syarat, termasuk calon asal luar negeri, ujar Hikmahanto.

Salah satu syarat adalah harus berkewarganegaraan Indonesia. Syarat lain adalah ijazah yang di dapat dari luar negeri pun harus disetarakan oleh Kemenristekdikti. Belum lagi proses seleksi harus mengikuti prosedur yang panjang dan tidak mudah.

"Kalaulah ada warga asing yang didatangkan oleh Presiden untuk menjadi rektor tidakkah orang tersebut harus juga mengikuti syarat dan proses seleksi yang ada?," ujar dia.

Kedua, dorongan Presiden agar pengajar dan rektor asal Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang dari luar negeri tentu patut diapresiasi.

Namun bila cara Presiden mendorong dengan selalu menyebut asal asing, termasuk baru-baru ini soal maskapai penerbangan asing, maka hal ini akan kontra produktif di masyarakat, kata Hikmahanto.

Ketiga, Presiden saat mewacanakan hal yang berbau asing apakah telah meminta masukan dari menteri yang memimpin birokrasi. Menteri seharusnya paling tahu apa yang dihadapi suatu sektor sehingga tidak efisien. Bahkan, sangat tahu apakah mendatangkan yang asing akan menyelesaikan masalah.

"Keempat, bila dibandingkan tugas rektor di Indonesia dengan di luar negeri jelas tantangannya berbeda," ujar Hikmahanto.

Rektor di luar negeri dapat menjalankan tugas adminstrarif guna menunjang suasana akademik dengan efektif karena anggaran yang memadai dan minimnya politik kampus, apalagi pengaruh politik nasional. Tidak demikian dengan rektor di Indonesia.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, di Universitas terkenal di luar negeri untuk menjadi rektor didasarkan pada kecakapan dan kemampuan.

Sementara di Indonesia bila calon rektor tidak menghadap sana sini, bahkan melakukan kompromi-kompromi politik, sulit untuk yang bersangkutan dapat menjadi rektor.

"Meski sekedar wacana, namun apa yang disampaikan Presiden Jokowi, telah membuat saya pribadi untuk berpikir ulang dalam mengikuti proses pencalonan Rektor UI saat ini," kata Hikmahanto.

Hikmahanto menyatakan tidak alergi dengan rektor asal luar negeri.

"Namun bila dalam proses mendapatkan rektor tidak ada kesetaraan antara asal Indonesia dengan asal luar negeri maka ini berarti saya telah dinyatakan kalah sebelum berperang," ujar dia. ***

 

Reporter : Ramadhan NR | Berbagai Sumber    Editor : Said NR



Comments

comments


Komentar: 0