19 November 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pendirian Rumah Eks Lurah Langgar Aturan!


Pendirian Rumah Eks Lurah Langgar Aturan!
Pemkot Bontang mengecek lokasi pendirian rumah eks lurah yang merusak dua rumah warga sekitar, Senin (22/7). (FITRI/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.com -- Menyikapi rumah warga yang mengalami kerusakaan  pembangunan tanpa memperhatikan tata letak. Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) mengatakan ada sistem yang tidak berjalan. Yakni, Pemkot tidak hadir dalam penegakan aturan pendirian bangunan.

"Saya melihat ada sistem tidak berjalan. Negara, dalam hal ini pemkot tidak hadir dalam menegakkan aturan. Sehingga ini bisa terjadi," ujar Bakhtiar di sela-sela sidak kepada awak media, Senin (22/7/2019) pagi.

Dijelaskan Baktiar, inti persoalan ini lantaran Pemkot lengah dalam penegakan aturan. Seperti proses perizinan, pengusulan, hingga pengawasan kala rumah itu dibagun.

Tapi, karena pembangunan rumah yang bermasalah itu nyaris rampung. Sementara dua rumah lain di kanan kirinya sudah mengalami kerusakan parah. Bahktiar kemudian meminta Pemkot segera memfasilitasi pertemuan antar pemilik rumah baru itu, berikut dua warga yang rumahnya menjadi korban pembangunan.

Kemudian untuk sanksi dijatuhkan. Menurut Bahktiar harus merujuk pada dua hal, pertama dari sisi kelengkapan perizinan, dan kedua hasil mediasi pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini.

"Kalau tegakkan aturan, nah disini kita bisa buka cakrawala berpikir masyarakat. Bahwa siapapun yang melanggar (Aturan) maka ditindak," tegasnya.

Pemkot diminta membuka ruang mediasi diantara pihak-pihak bertikai. Dalam mediasi itu, selain pihak yang terlibat permasalahan, juga harus melibatkan Ketua RT setempat, Lurah, dan kemudian Camat.

Bila tak terjadi kesepakatan, atau win-win solution, maka Pemkot diminta tegas. Tegakkan aturan yang berlaku. "Inikan negara. Yah warga harus patuh dengan regulasi yang ada," pungkasnya.

Sementara, ketika tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang. Yang dalam hal ini diwakili Kasi Kebijan dan Penyuluhan Layanan, Supriyanto membeber bahwa rumah tersebut belum memiliki izin mendirikan bagunan (IMB), dan izin dari PUPR pun belum terbit.

Hematnya, rumah beton dua lantai milik mantan Lurah Tanjung Laut itu, bukan saja mengabaikan pertimbangan tata letak. Pun telah menyeleweng dari reguasi yang ada.

Untuk tindakan yang diambil DPM-PTSP Bontang, terlebih dahulu Supriyanto berkoordinasi dengan pimpinannya. Teguran itu biasanya dimulai dari teguran lisan, dan tertulis. Bila keduanya tak diindahkan, ancaman pembongkaran bisa jadi diambil.

Tapi karena rumah beton itu sudah berdiri demikian kokoh, serta tak pernah ada kasus penghancuran untuk rumah yang telah di bangun di Bontang. Untuk tuntaskan persolan ini, tindakan persuasiflah yang lebih mungkin diambil.

"Untuk tindakan itu bertahap. Kami koordinasikan dulu dengan pimpinan," pungkasnya. ***

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Said NR



Comments

comments


Komentar: 0