26 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Raperda Pengelolaan Pemukiman Diatas Laut Alot Soal Kewenangan Daerah dan Provinsi


Raperda Pengelolaan Pemukiman Diatas Laut Alot Soal Kewenangan Daerah dan Provinsi
Rapat kerja Komisi III yang dipimpin Rustam HS soal rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Pengelolaan Permukiman di atas Air.

KLIKBONTANG.com -- Komisi III DPRD Bontang menggelar rapat lanjutan guna membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Pengelolaan Permukiman di atas Air. Rapat yang digelar di ruang rapat sekretariat DPRD Bontang ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam, berikut 3 anggotanya.

Sementara, rapat diikuti tim asistensi yang terdiri dari perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Dikatakan Ketua Komisi III, Rustam. Draft raperda ini disusun dengan membawa semangat untuk menata dan merapikan peraturan di daerah, yakni berkenaan dengan penataan kawasan diatas laut dan pesisir.

Adapun dalam rapat ini, terdapat 19 pasal dan 10 bab yang dibahas. Pembahasan pasal 8 terjadi cukup alot. Lantaran terjadinya perbedaan pendapat mengenai kewenangan daerah dan provinsi soal laut.

Adapun bunyi pasal 8 yakni: penataan permukiman di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberiaan hak atas tanah pada wilayah pesisir. Yang diukur dari garis pantai kearah laut sejauh batas laut wilayah provinsi.

Namun menurut Rustam, inilah salah satu tujuan pembahasan draft raperda ini. Wilayah laut memang menjadi kewenangan provinsi. Tapi bila terjadi persoalan di laut, seperti pencemaran, nelayan hilang, selalu daerah dalam hal ini Pemkot Bontang yang turun. Bukan provinsi. Sehingga ia menginginkan agar daerah juga miliki kewenangan dalam mengatur kawasan lautnya.

Rustam juga katakan. Dengan tidak adanya regulasi penataan kawasan diatas laut dan pesisir. Pemkot tidak bisa menarik retribusi secara maksimal. Baik bumi atau bangunan.

Untuk menarik retribusi. Rustam mengusulkan agar kawasan di pesisir atau laut, diberikan hak pakai atau hak pinjam akan keberadaan rumah mereka.

Selain bisa menarik retribusi. Rustam berharap bukti tersebut bisa digunakan masyarakat sebagai agunan di lembaga keuangan. Kalau-kalau mereka berencana meminjam dana.

"Semangatnya, walau hanya hak pinjam. Tapi itu bisa dibawa ke perbankan," terangnya.

Draf raperda ini lahir, pun ujar Rustam, untuk menata keindahan permukiman. Karena tak ada payung hukum. Pemkot kerap sukar dalam mengatur warga yang nakal. ***

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Said NR



Comments

comments


Komentar: 0