23 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Naskah Raperda Keterbukaan Informasi Publik Mulai Disusun


Naskah Raperda Keterbukaan Informasi Publik Mulai Disusun
Kadiskominfo Bontang, Dasuki membuka FGD dalam rangka menyusun naskah Raperda keterbukaan informasi publik di Auditorium 3D, Senin (24/6/2019). (FITRI/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.com -- Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bontang, Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussions (FGD) guna membahas naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) keterbukaan informasi publik di bidang Komunikasi, informatika, dan statistik tahun 2009.

Dihelat di ruang auditorium 3 dimensi. Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Kegiatan ini dihadiri segenap perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, Senin (24/6/2019) pagi.

Sementara, tiga pembicara dihadirkan. Yakni Basuki Agus Suparno, Retno, dan Agung Prabowo. Ketiganya merupakan akademisi dari Univeritas Pembangunan Negara (UPN) Veteran Yogyakarta.

Membuka sambutan, Kepala Dinas (Kadis) Diskominfotik Bontang, Dasuki menyampaikan. Dalam era digitalisasi saat ini, dimana keterbukaan dan kecepatan arus informasi sukar dibendung. Tuntutan masyarakat akan transparansi tata kelola pemerintahan semakin kuat. Dari keterbukaan informasi itu, masyarakat kemudian menilai langsung kinerja pemerintah.

"Tuntutan masyarakat agar pemerintah terbuka itu semakin menguat," tuturnya.

Akibat dari besarnya tuntutan itu. Suka atau tidak, pemerintah harus menuruti keinginan masyarakat. Tapi, ujar Dasuki, keterbukaan harus terjalin dua pihak -- Pemerintah dan warga.

Dia mencontohkan. Katakanlah ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan dana hibah dari pemerintah. Maka wajib bagi LSM bersangkutan transparan dalam penggunaan dana itu.

"Jadi keterbukaan itu bukan hanya pemerintah saja," ujarnya.

Semangat yang dibangun dari kegiatan ialah memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik akan informasi seputar pemerintah kota Bontang. Transparansi juga penting, bila kalau-kalau OPD tertentu mengalami sangkutan, dapat dengan mudah melakukan pembuktian. Karena segala hal yang melingkupi kegiatan OPD bersangkutan, terdokumentasi dan dipublikasi dengan baik. ***

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0