26 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pabrik CPO di Bontang Lestari Tanpa Izin, Neni: Jangan Disetop, Kita Bantu Urus Izinnya


Pabrik CPO di Bontang Lestari Tanpa Izin, Neni: Jangan Disetop, Kita Bantu Urus Izinnya
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

KLIKBONTANG.com -- Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni angkat bicara. Mengenai desakan DPRD Bontang untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) PT Energi Unggul Persada (EUP).

"Bukan dihentikan, tapi diminta selesaikan perizinan sesuai prosedur yang ada," ujar Wali Kota Neni usai mengikuti rapat di Kantor DPRD Bontang, Selasa (11/6/2019) siang.

Dia menjelaskan, menghentikan kegiatan PT EUP agaknya bukan langkah bijak. Sebab menarik minat investor untuk menanamkan modal ke daerah bukan perkara mudah.

Beragam keuntungan bakal dituai Bontang tatkala investor menanamkan modalnya. Seperti potensi pajak untuk daerah, dan terpenting, terbukanya lapangan kerja.

"Sayang lah kalau investasi dihentikan. Jangan karena ada masalah dikit, terus diminta berhenti," bebernya.

"Kalau mereka ada kesulitan, kita bantu, apa nih masalahnya. Bukan disuruh berhenti," tambah Wali Kota Neni.

Kendati demikian. Keterbukaan Pemkot Bontang terhadap investor seyogyanya dibarengi kesadaran para pemodal. Guna menaati regulasi yang berlaku di Bontang. Merampungkan seluruh perizinan usaha hanya satu diantaranya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bontang, Nursalam kembali menanggapi pernyataan Wali Kota Neni. Ujar Salam, dari situ, ada kesan bahwa seolah-olah DPRD Bontang anti terhap investor.

"Kami (DPRD) bukan anti terhadap investasi. Tapi kami hanya ingin menegakkan wibawa pemerintah," tegas Salam.

Dijelaskan, tidak sepantasnya Pemkot Bontang bersikap lembek terhadap PT EUP. Lantaran perusahaan yang beroperasi di Kampung Segendis itu telah melanggar banyak regulasi di Bontang. Yang mana, kata Salam, itu tak ubahnya merendahkan dan tak menghargai Bontang sama sekali.

"Kita butuh investor. Tapi jangan sampai kita (Bontang) tak punya wibawa di depan mereka (Investor)," tuturnya.

Lebih jauh Salam menegaskan. DPRD tak meminta PT EUP setop kegiatannya secara total. Namun menuntut mereka rampungkan seluruh regulasi, sebelum memulai aktivitas.

"Ini izin belum ada, pembangunan sudah mulai. Bahkan 80 tiang pancang sudah berdiri. Kan aneh," ungkapnya.

Dituntutnya PT EUP selesaikan perizinan bukan tanpa sebab. DPRD hanya ingin memastikan bahwa kedepan aktivitas perusahaan masih dalam ambang kewajaran. Sebab sedikit banyak bakal ada dampak ditimbulkan dari keberadaan perusahaan. Misalnya dampak lingkungan dan sosial. ***

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0