22 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bawaslu Bontang Ajak Pemilih dan Ormas Awasi Pemilu


Bawaslu Bontang Ajak Pemilih dan Ormas Awasi Pemilu
Para peserta antusias mendengarkan pemaparan materi dengan ringkas. Sesekali canda dilontarkan pemateri, menghibur audiens yang di akhir sesi diberi kesempatan berdiskusi.(KLIKBONTANG/Darwin)

KLIKBONTANG.com -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang bersama KPU dan Bakesbangpol melakukan sosialisasi pengawasan kepada Ormas dan Pemilih Pemula untuk Pemilu 2019. Agenda berlangsung di kantor Bawaslu Bontang, Jalan Letjen S Parman Kelurahan Gunung Telihan (Senin, 12/3/19).

Meningkatkan partisipasi pemilih agar membantu pengawasan saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung pada 17 April mendatang. Adapun materi yang disampaikan diantaranya terkait Peran Pemerintah dan Pemda dalam Pemilu. Dibawakan oleh Sony Suwito, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Setelah itu, berlanjut materi yang disampaikan Ketua KPU Bontang, Agusyani. Misalnya mengenalkan berbagai contoh lembar surat suara yang akan digunakan saat pelaksanaan pemilu 2019 yang menarget partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen.

Ditutup pemaparan tentang indeks kerawanan pemilu 2019 oleh Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah. Ia menjelaskan, berbagai macam larangan dan aturan yang berlaku mulai dari kampanye hingga saat pemilihan berlangsung.

Sementara itu, Kordiv Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bontang, Agus Susanto menjelaskan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan edukasi terhadap berbagai unsur yang diharapkan dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemilu.

"Pastinya banyak potensi dugaan pelanggaran jelang pemilihan. Kami harap semua ikut mencegah dan membantu pengawasan," ucapnya usai acara.

Berbicara kampanye di luar jadwal, Bawaslu Bontang sejak September hingga saat ini belum banyak menemukan pelanggaran. Pun demikian, potensi selalu ada. Sehingga, pencegahan menjadi upaya alternatif menghadangnya.

"Kalau partai atau caleg melakukan pelanggaran kan pastinya mereka yang akan rugi sendiri," ungkapnya.

Semua aturan dan tahapan pelaksanaan Pemilu sudah dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peserta hanya tinggal melaksanaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya tentang beriklan di media massa.

"Aturan itu untuk menghindari dominasi tingkat kepemilihan terhadap calon legislatif yang mempunyai peran penting pada suatu media massa," jelasnya.

Memastikan semua peserta pemilu mendapatkan hak yang sama. Yaitu dapat beriklan di media massa tanpa ada pengecualian. Media massa yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik dan media berbasis online yang memiliki jaringan.

Sedangkan pengawasan di media sosial, kampanye yang dilarang ialah ujaran kebencian dan mengadu domba. Walaupun, pengawasan berkampanye melalui media sosial pun sulit untuk dikendalikan. Padahal, semestinya harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum mensyiarkan ajakan memilih partai ataupun caleg tertentu.

"Intinya kalau peserta pemilu itu melanggar apa yang sudah diatur oleh KPU, akan segera ditindak," terangnya. ***

Reporter : Darwin Tri    Editor : Said NR



Comments

comments


Komentar: 0