19 Agustus 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kebut Aturan THR Sebelum Pilpres, Jokowi Dituding Kejar Tayang


Kebut Aturan THR Sebelum Pilpres, Jokowi Dituding Kejar Tayang
Ilustrasi

KLIKBONTANG.com -- Pemerintah mengebut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS agar terbit sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar April nanti. Hal ini sesuai surat antara Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tertanggal 22 Januari 2019,

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian PAN-RB, ditulis:

"Mengingat jadwal pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden," bunyi surat tersebut seperti dinukil dari detikfinance, Jumat (22/2/2019).

Sedangkan untuk pembayaran THR PNS 2019, rencananya bakal dibayarkan pada bulan Mei 2019, sebulan setelah Pilpres. Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada awal Juni.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir membenarkan surat ini. Mudzakir menyatakan, percepatan penyusunan aturan THR merupakan siklus yang wajar.

"Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja," kata dia.

Tapi, momentum ini dinilai sebagai langkah politis kebijakan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Sebagai calon presiden petahana, kebijakan Jokowi yang dekat dengan pilpres, dinilai rival mereka sebagai kebijakan kejar tayang.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, menilai rencana percepatan aturan ini bernuansa politis.

"Saya kira ini kebijakan bernuansa politis. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN, (PNS)" ujar Kholid, di Jakarta, Jumat (22/2/2019) seperti dipetik dari wartaekonomi.co.id.

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati PNS karena kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 di bulan April. Ia menganggap Jokowi hanya sekedar melakukan pencitraan. Meski begitu, Kholid menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai makna dari kebijakan tersebut.

Mudazkir menegaskan, pemajuan aturan kebijakan itu tak ada hubungannya dengan pilpres. "Percepatan itu tidak ada kaitannya (dengan pilpres)," katanya kepada kumparan, Kamis (21/2/2019).

Dia menjelaskan, penyusunan PP THR dan gaji ke-13 memang biasa dilakukan di bulan Maret atau April, tak hanya pada tahun ini saja. Oleh karena itu, menurutnya, surat yang dikirimkan Kemenkeu itu tak ada yang istimewa.

"Sehingga apa yang tercantum dalam surat itu sesuatu yang normal saja, seperti praktik atau siklus pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun-tahun sebelumnya," kata Mudzakir.

Tapi dari arsip tahun lalu, peraturan yang sama pernah diteken di akhir bulan Mei. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Dalam Tahun Anggaran 2018, diteken Jokowi pada tanggal 23 Mei 2018. Padahal tahun itu, Lebaran jatuh pada pertengahan Juni. (*)

Reporter : Beritagar    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0