16 Desember 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

343 Lahan Rumput Laut Mati, Petani Tihi-Tihi Tuntut Ganti Rugi Rp250 Juta


343 Lahan Rumput Laut Mati, Petani Tihi-Tihi Tuntut Ganti Rugi Rp250 Juta
Komisi 3 DPRD Bontang memfasilitasi petani rumput laut asal kampung tihi-tihi yang menjadi korban dampak pengerukan laut. (Klikbontang/Arsyad Mustar)

KLIKBONTANG.com -- Sebanyak empat orang anggota kelompok tani dan budidaya rumput laut asal Kampung Tihi-Tihi, Kecamatan Bontang Selatan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi 3 DPRD Bontang, Senin (11/2/2019). 

Kedatangan mereka untuk membicarakan terkait dugaan pencemaran pengerukan laut alur kapal yang dilakukan Subkontraktor PT Graha Power Kaltim (GPK). Akibatnya, ratusan lahan rumput laut jadi sasaran. 

Ketua Kelompok tani dan budidaya rumput laut, Maskur mengatakan, rumput laut miliknya alami rusak total, mati hingga gagal panen. Yaitu sebanyak 171 lahan. Jarak tempat pengerukan dengan rumput laut hanya 1 kilometer.

"Itu dampak dari pembuangan lumpur pengerukan. Sangat dekat dengan rumput laut kami," katanya.

Selain miliknya, Maskur juga merincikan kerusakan yang dialamu anggota kelompok tani lainnya. Samal sebanyak 70 lahan, Rusming 45 lahan, serta Hamzah 57 lahan. Jika ditotal, yakni  343 lahan.

Atas kerusakan yang dialami sejumlah anggota kelompok ini, pihaknya meminta dan menuntut pihak GPK melakukan ganti rugi. Agar petani tersebut dapat kembali memperbaiki lahannya yang rusak.

"Seperti yang sampaikan dalam rapat, kami minta ganti rugi Rp 250 juta. Kami berharap bisa dicairkan," tambah Maskur.

Atas keluhan petani tersebut belum diketahui pasti, apakah benar penyebab utamanya merupakan pencemaran lumpur dari pengerukan itu atau tidak. 

Ketua Komisi 3, Rustam HS meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, agar dalam waktu dekat menyampaikan rekomendasi dan kondisi rumput laut milik kelompok tani.

"Kesimpulan rapat ini, kami tunggu rekomendasi dari dua dinas ini. Setelah itu, kami akan menindaklanjuti persoalan ini. Apakah memanggil pihak terkait, atau langsung ke lapangan,"  terang Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Kabid Tangkap dan Budidaya DKP3, Syamsu Wardi menyampaaikan, sekira satu minggu ke depan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi ke Komisi 3. Seperti data kelompok tani, serta lahan yang terdampak.

"Kami akan menyodorkan data-data itu," singkatnya.

Sayangnya, dalam rapat ini pihak GPK tidak diundang. Sementara itu, media ini sudah melakukan upaya konfirmasi via telepon, namun belum ada respons hingga berita ini diterbitkan. (*)

Reporter : Arsyad Mustar    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0