20 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Rusak Lingkungan! Marak Kayu Penopang APK Caleg Dipaku ke Pohon


Rusak Lingkungan! Marak Kayu Penopang APK Caleg Dipaku ke Pohon
Penopang APK oknum calon legislatif dipaku di salah satu pohon di tepi jalan Cipto Mangun Kusumo, Jumat (11/1/2019). (Fitri Wahyuningsih/Klikbontang)

KLIKBONTANG.COM - Belum lagi tampil sebagai wakil rakyat, sejumlah oknum calon anggota legislatif (caleg) sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Berdasarkan pantauan Klikbontang.com pada Jumat (11/1/2019) pagi, masih banyak oknum caleg yang menjadikan pohon sebagai penopang alat peraga kampanye (APK)

Tindakan ini patut disayangkan. Karena tidak saja merusak nama caleg itu sendiri. Pun bakal mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi ini banyak terlihat di kiri-kanan Jalan Cipto Mangungkusumo (Eks Pupuk Raya). Serta di simpang empat Pisangan.  

Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengaku berjanji untuk melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran tersebut. Dia menjelaskan, APK yang merusak estetika, lingkungan, atau tak mendapat izin dari pemilik lahan, akan  ditertibkan. Dengan catatan, jika pemilik rumah atau lahan, serta forum lingkugan merasa keberatan dan terganggu akan keberadaan APK tersebut.

Dia menambahkan, ada sejumlah proses penertiban APK. Pertama berdasar laporan masyarakat. Kedua hasil monitoring tim Bawaslu di lapangan. Setelah mendapat aduan. Bawaslu akan menindak lanjuti. Dengan melakukan penelusuran dalam proses pengawasan. Mekanismenya, terlebih dahulu Bawaslu memberi pemberitahuan pada Partai Politik (Parpol). Parpol kemudian melanjutkannya pada caleg yang melanggar aturan pemasangan APK.

Para Caleg dan Parpol diberi tenggat waktu 1 x 24 jam. Bila pemberitahuan itu tidak dilaksanakan. Maka Bawaslu akan koordinasi bersama Satpol PP bakal bertindak tegas dengan lakukan penertiban atau pencopotan APK.

Lalu kedua, Bawaslu melakukan monitoring langsung ke lapangan. Akan ditinjau kesalahan APK yang ada. Seperti kesalahan posisi penempatan atau konten yang tak seharusnya dimuat di APK. 

“Setelah monitoring ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan verifiasi. Setelah verifikasi berdasar hasil temuan di lapangan selesai. Maka dalam 3 x 24 jam, Bawaslu menggandeng Satpol PP kemudian lakukan pencopotan atau penertiban APK,” katanya. (*)

Reporter : Fitri Wahyuningsih    Editor : KLIKGROUP



Comments

comments


Komentar: 0