16 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Isu Pengangkatan Honorer jadi P3K, Komisi I Panggil BKPP


Isu Pengangkatan Honorer jadi P3K, Komisi I Panggil BKPP
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris (kanan) memimpin rapat kerja dengan BKPP, didampingi 2 orang anggotanya, Setioko Waluyo, dan Abdul Malik di ruang rapat Kantor Sekretariat Dewan, Rabu (10/10/2018) siang tadi.

KLIKBONTANG.COM -  Isu pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) meluas. Sejumlah pegawai justru mengadu ke Komisi I DPRD Bontang untuk menjelaskan kebenaran kabar tersebut. Siang tadi, Komisi yang mengurusi urusan kepegawain ini memanggil Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Bontang untuk mengklarifikasi isu yang berkembang.

Isu ini mulai menyebar, seiring upaya BKPP mulai mengidentifikasi pegawai belum lama ini. Pegawai yang telah mengabdi lebih 10 tahun disebut-sebut mendapat prioritas diangkat menjadi pegawai P3K.

Ketua Komisi I, Agus Haris memimpin rapat kerja dengan BKPP, didampingi 2 orang anggotanya, Setioko Waluyo, dan Abdul Malik di ruang rapat Kantor Sekretariat Dewan, Rabu (10/10/2018) siang tadi. Sementara, BKPP diwakili Kabid Mutasi dan Pengembangan, Sunarya dan Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Muhajir Noor.

Agus Haris mengatakan, prioritas pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer yang telah lama mengabdi harus benar-benar dilakukan. Masa kerja mereka bukan waktu sebentar, tak berbanding lurus dengan upah yang diterima.

“Apakah benar ada perekrutan pegawai P3K ? dan Bagaimana skema pengupahan bagi pegawai honorer selama ini,” tanya Agus kepada BKPP.

Sunarya menerangkan, perekrutan pegawai P3K mengacu pada Undang – Undang Nomor 5/2014 Tentang ASN. Di dalamnya, disebutkan, metode perekrutan P3K serupa dengan perekrutan CPNS.

Kesempatan ini diberlakukan merata bagi seluruh pegawai maupun pelamar lain dari masyarakat sipil. Untuk batasan usia juga diatur maksimal 35 tahun. Batasan ini, disebut-sebut menjadi penghalang bagi pegawai yang berumur di atas 35 tahun.

Pun demikian, hingga sekarang, pelaksanaan seleksi pegawai P3K masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang urung terbit. Perpres ini nantinya bakal mengatur formasi dan aturan teknis terkait perekrutan.

“Informasinya juga, bahwa di dalam Perpres nanti ada toleransi bagi pegawai honorer yang berusia 40 tahun. Tapi kita berharap saja itu ada,” kata Sunarya.

Lebih lanjut, Sunarya menjelaskan, pegawai honorer terbagi dalam dua jenis. Pertama Pegawai Harian Lepas (PHL). Gaji mereka bersumber dari belanja rutin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PHL ini biasanya diberdayakan untuk pekerjaan kebersihan, seperti penyapu jalan, supir truk sampah.

Sedangkan, jenis kedua yakni pegawai non-PNS. Sumber gaji mereka diambil dari Belanja Barang dan Jasa di tiap OPD. Setiap tahunnya, mereka diwajibkan meneken kontrak baru dengan OPD terkait.

Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Muhajir Noor menambahkan, saat ini BKPP tengah mengidentifikasi seluruh pegawai honorer Bontang. Tak berbeda dengan PNS, nantinya para honorer juga memiliki kartu pengenal (ID Card).

Identifikasi ini juga bertujuan untuk menghitung seluruh pegawai non-PNS. Sebab, data yang dimiliki BKPP belum diperbaharui. Jumlah terakhir masih berdasar tahun 2017, yang diprediksi meningkat tahun ini.

Lebih lanjut, Muhajir mengatakan, pegawai honorer di Bontang tak perlu khawatir data mereka tak tercatat di data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sebab, pihaknya memiliki rekap seluruh pegawai honorer sejak pertama kali bekerja di lingkungan Pemkot Bontang. Apabila perekrutan pegawai honorer menjadi P3K benar. Masa tugas mereka akan tetap dihitung sebagai pengabdian di lingkungan pemerintahan.

“Tetap akan dihitung pak. Masa tugas tidak akan dipotong walaupun sebagai honorer,” kata Muhajir menambahkan. (*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0