16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

MEMALUKAN! Anggota Dewan Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok


MEMALUKAN! Anggota Dewan Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi Gempa Lombok
Pemeriksaan oknum anggota DPRD Mataram, HM (kanan) dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Mataram. FOTO: KOMPAS

KLIKBONTANG.COM - Anggota DPRD Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial HM tertangkap tangan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri Mataram. Lantaran diduga telah menyelewengkan dana bantuan bencana gempa Lombok.

Tak hanya HM, Kejari Mataram juga menangkap Kepala Dinas Pendidikan berinisial SD dan seorang kontraktor berinisial CT. Tiga orang ini ditangkap di sebuah warung di kawasan Cakranegara, Kota Mataram dengan barang bukti uang Rp 30 juta pada Jumat (14/9/2018).

Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ketut Sumadana mengatakan bahwa uang Rp 30 juta tersebut diduga merupakan jatah proyek yang diminta oknum anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2018.

Dalam APBD Perubahan 2018 besaran biaya rehabilitasi penanganan pasca-gempa bumi untuk 14 unit gedung SD dan SMP sebesar Rp 4,2 miliar.

"Pada pagi hari ini kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dengan barang bukti uang Rp 30 juta," kata Ketut Sumedana.

Sumedana juga mengatakan saat ini kejaksaan menetapkan HM sebagai tersangka dan dua orang lainnya masih terperiksa sebagai saksi.

HM adalah Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram yang berasal dari fraksi Golkar. HM dikenakan Pasal 12e dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Oknum HM terbukti telah melakukan pemerasan kepada HS dan CT, tersangka dikenakan Pasal 12e UU Tipikor," jelas I Ketut Sumedana.

HM terancam dipidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Dalam OTT tersebut, kejaksaan juga menyita barang bukti berupa uang 30 juta, dua mobil, satu sepeda motor dan dua buah ponsel.

Kabar tersebut tentunya menyakitkan bagi masyarakat Lombok yang saat ini masih hidup di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka hancur akibat gempa beberapa waktu lalu.

Korupsi dana bantuan bencana ini hukumannya sangat berat, hingga hukuman mati. Hal ini sudah secara jelas tercantum di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukuman mati tersebut tercantum di dalam pasal 2 UU Tipikor yang bunyinya sebagai berikut,

Ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Kemudian dalam penjelasan pasal di UU tersebut dikatakan, klausul 'keadaan tertentu' dalam pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (*)

Reporter : Inara Dafina | Berbagai Sumber    Editor : Dasrun Darwis



Comments

comments


Komentar: 0