19 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Warga Pesisir Bakal Kantongi Dokumen Kepemilikan Tanah


Warga Pesisir Bakal Kantongi Dokumen Kepemilikan Tanah
Kampung Selangan, salah satu pemukiman di atas laut Kota Bontang. (DOK KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM – Ini kabar baik bagi warga di pesisir Kota Bontang.  Pasalnya, Komisi III DPRD Bontang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas hak dan bangunan milik warga di kawasan pesisir Kota Bontang.

Selama ini, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan atas laut tak memilik legalitas kepemilikan. Raperda yang disusun, nantinya memperbolehkan warga pesisir mengantongi dokumen yang diakui oleh Negara.

“Selama ini kasihan warga di pesisir. Misalnya tinggal di Bontang Kuala sejak ratusan tahun lalu tapi tak memiliki hak atas bangunan dan tanah,” kata Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam HS saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Senin (11/6).

Rustam menjelaskan, selama ini wacana penyusunan Raperda terkait hak atas tanah dan bangunan di kawasan pesisir Bontang terbentur dengan hukum di atasnya.  Peraturan agraria sebelumnya mengatur seluruh kawasan pesisir merupakan milik Negara tak dapat dialihkan,maupun diakuisisi.

Padahal di Kota Bontang, 40 persen penduduknya menghuni daerah pesisir. Mereka tak dapat mengagunkan bangunan maupun tanah, karena tak diakui oleh Negara. Namun, sekarang  telah terbit Permen ATR dan Bappenas Nomor 17/2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

“Sudah ada acuan hukum kami untuk menyusun Raperdanya. Jadi tak berbenturan lagi,” kata Rustam.

Di dalam pasal 5 ayat 1 huruf d, disebutkan hak atas tanah diperbolehkan bagi  masyarakat adat yang turun temurun menetap di kawasan itu. Lalu pasal yang sama,  pada ayat 2 huruf c, disebutkan lokasi pesisir diperuntukan bagi pemukiman di atas laut  untuk warga adat, dan atau pariwisata.

Atas acuan Permen ATR di atas, pihaknya tengah menyusun Raperda Pemukiman dan Perumahan Di Atas Air. Tim asistensi pemerintah bersama Komisi III DPRD menargetkan Raperda ini bakal rampung tahun ini.

“Doakan saja supaya bisa rampung cepat. Kami berharap kedepan warga pesisir dapat menggunakan dokumen mereka sebagai agunan untuk modal usaha dan sebagainya,” pungkasnya.(*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0