17 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tanpa HO, Izin Usaha Diurus Cukup Satu Hari


Tanpa HO, Izin Usaha Diurus Cukup Satu Hari
Sri Asih (kiri) saat melayani warga yang ingin mengurus izin usaha. (DOK/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM – Kepala Seksi Perizinan dan Non-Perizinan Usaha, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK dan PTSP) Kota Bontang, Sri Asih mengatakan selama potensi pendapatan dari retribusi izin paling besar bersumber dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO).

“Memang benar Mas untuk dua izin tersebut paling besar. Tapi datanya besok saja, setelah ke kantor,” kata Kasi Sri Asih saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Kamis (22/2/2018) petang.

Sri Asih mengatakan dampak paling terasa dari penghapusan izin gangguan HO bagi daerah tentu dari retribusi yang selama ini dipungut berkurang. Kendati demikian, imbas positif dari penghapusan izin ini dapat meningkatkan iklim investasi di Bontang.

Asih-begitu akrab disapa menjelaskan, selama ini pelaku usaha mengurus izin gangguan (HO) membutuhkan waktu rata-rata sepekan, dengan catatan seluruh syarat yang diminta lengkap. Namun, dengan aturan penghapusan izin ini tentunya bakal mempersingkat durasi pengurusan izin bagi pelaku usaha.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurusi izin usaha hanya sisa 1 hari saja. Sebab, prosesnya tak lagi menunggu penerbitan izin gangguan. Dahulu, tahapan izin usaha dengan menggunakan Izin Gangguan perlu beberapa tahapan, namun melalui program Bersama Kami Sehari Saja (Bersahaja) pengurusan izin usaha lebih mudah.

“Jadi pengurusan izin langsung masuk ke SIUP/TDP tak lagi mengurus Izin Gangguan. Kalau berkas lengkap cukup sehari saja,” kata Kasi Asih.

Sebelumnya, penghapusan Izin Gangguan Hinder Ordonantie (HO) bagi pelaku usaha di Kota Bontang, Kalimantan Timur menuai tanggapan beragam dari Fraksi di DPRD Bontang. Sesuai regulasi terbaru pemerintah pusat menerbitkan Permendagri Nomor 19/2017 Tentang Aturan Pencabutan Izin Gangguan.

Fraksi gabungan, Amanah, Demokrat, Pembangunan dan Sejahtera (ADPS) meminta pemerintah tetap memungut retribusi pengurusan Izin gangguan HO di Bontang. Sebab, potensi pendapatan dari pengurusan izin gangguan cukup besar. Sehingga penghapusan izin ini dapat memengaruhi postur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak serta merta aturan tersebut kita hapus. Karena ada  legal standing pemerintah daerah UU nomor 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Anggota Fraksi, Setiyoko Waluyo beberapa waktu lalu. (*)

KLIK JUGA: Proses Perizinan Gangguan HO Dihapus, Fraksi ADPS Protes

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Imran Ibnu



Comments

comments


Komentar: 0