19 April 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Proses Perizinan Gangguan HO Dihapus, Fraksi ADPS Protes


Proses Perizinan Gangguan HO Dihapus, Fraksi ADPS Protes
Basri Rase menanggapi pandangan fraksi terhadap raperda lewat rapat paripurna belum lama ini. (FANNY/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM – Penghapusan Izin Gangguan Hinder Ordonantie (HO) bagi pelaku usaha di Kota Bontang, Kalimantan Timur menuai tanggapan beragam dari Fraksi di DPRD Bontang. Sesuai regulasi terbaru pemerintah pusat menerbitkan Permendagri Nomor 19/2017 Tentang Aturan Pencabutan Izin Gangguan.

Fraksi gabungan, Amanah, Demokrat, Pembangunan dan Sejahtera (ADPS) meminta pemerintah tetap memungut retribusi pengurusan Izin gangguan HO di Bontang. Sebab, potensi pendapatan dari pengurusan izin gangguan cukup besar. Sehingga penghapusan izin ini dapat memengaruhi postur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak serta merta aturan tersebut kita hapus. Karena ada  legal standing pemerintah daerah UU nomor 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Anggota Fraksi, Setiyoko Waluyo beberapa waktu lalu.

Setiyoko beranggapan, aturan tersebut perlu konsultasi ke kementerian terkait. Sebab, sejumlah pertimbangan (konsideren) di aturan tersebut tak lengkap. Seharusnya pemerintah pusat mempertimbangkan asas kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah.

Anggapan berbeda disampaikan Fraksi Nasdem, Ketua Fraksi Baktiar Wakkang menyetujui rencana pemerintah menghapus retribusi izin gangguan HO. Menurut dia, alasan pemerintah mencabut karena aturan tersebut telah dihapuskan di tingkat lebih tinggi, bahkan baru-baru ini intruksi Gubernur Kaltim melalui surat edaran Nomor 188.344/4204-Hk/2017 agar kabupaten/kota menghapus izin gangguan HO.

“Fraksi kami sepakat menyetujui penghapusan aturan ini karena menyesuaikan dengan aturan yang berlaku,” kata Baktiar.

Menanggapi penolakan oleh Fraksi ADPS, Wakil Walikota Bontang, Basri Rase mengatakan alasan Pemkot Bontang menghapus aturan tersebut karena payung hukum atas retribusi izin gangguan telah dihapuskan. Selain itu, regulasi ini sangat memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Bontang.

Para pelaku usaha menengah tak lagi dibebankan biaya lebih untuk pengurusan izin gangguan. Ini tentunya langkah positif pemerintah guna mendorong roda ekonomi di Bontang semakin meningkat.

“Ini bentuk partisipasi aktif pemda untuk memberikan kemudahan dan menyelesaikan hambatan dalam proses berusaha,” pungkas Basri menanggapi tanggapan fraksi ADPS. (*)

KLIK JUGA: Tanpa HO, Izin Usaha Diurus Cukup Satu Hari

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Nur Aisyah



Comments

comments


Komentar: 0