16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

PAD Stagnan, Fraksi Hanura Usul Pembentukan Badan Khusus


PAD Stagnan, Fraksi Hanura Usul  Pembentukan Badan Khusus
Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Bontang terkait Laporan Hasil Kerja Pansus LKPj Walikota Bontang Tahun Anggaran 2014, Senin (11/5). (Foto: Irwan B)

KLIKBONTANG - Ketua Fraksi Hanura DPRD Bontang, Basri Rase, merekomendasikan pembentukan badan khusus guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rekomendasi ini disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna internal DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bontang tahun 2015.

“Saya mohon pada kesempatan yang mulia ini, kiranya DPRD secara kelembagaan mendorong pembentukan badan khusus guna meningkatkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah,” ujar Basri Rase, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bontang dr Etha Rimba Paembonan didampingi koleganya, Wakil Ketua II DPRD Faisal.    

Menurut Basri pembentukan badan khusus terkait urusan pajak dan retribusi daerah sudah sepatutnya diadakan guna memaksimalkan potensi PAD. Pasalnya, hasil temuan Pansus LKPj secara presentase capaian PAD mengalami kenaikan yang relatif kecil. Pada tahun 2014 ini kenaikan hanya sebesar 3,21 persen. “Ini menandakan, tingkat penghasilan daerah terus menurun,” beber Anggota Komisi III DPRD Bontang.

Untuk itu, diperlukan terobosan secara kelembagaan guna mendongkrak PAD. Salah satunya dengan membentuk badan khusus yang bertugas mengkoordinir penerimaan pajak dan retribusi. Termasuk melakukan pendataan potensi daerah yang belum digarap secara maksimal.

"Kedepan dalam memprediksi pendapatan selain potensi daerah, asumsi ekonomi makro perlu juga diperhatikan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur penerimaan,” paparnya.

Selain merekomendasikan pembentukan badan khusus, politisi Partai Hanura Bontang ini juga menyoroti kinerja sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Diantaranya, Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Arsip (DPPKA), Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi dinilai masih berkutat pada kegiatan pelatihan. Data dari laporan Pansus LKPj menunjukkan, anggaran 20 persen untuk pendidikan masih banyak digunakan untuk pelatihan, dan honor guru. Sementara anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan tersendat.

"Laporan Pansus LKPj, anggaran  20 persen untuk pendidikan  lebih terfokus pada kegiatan pelatihan semata. Sementara anggaran, memang dialokasikan pada peningkatan infratruktur pendidikan justru tidak maksimal,” paparnya.

Hal ini dibuktikan dengan besarna Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Disdik tahun 2014 mencapai 109.21 miliar."Sebaiknya perlu dipertimbangkan kedepan agar porsi anggaran lebih besar ke belanja modal,agar sarana pendukung proses belajar  mengajar dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya. (*/adv)

Reporter : Irwan B    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0