14 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Breaking News

BREAKING NEWS: 50-an Karyawan Proyek PLTMG Mogok Kerja, Ini Tuntutannya


BREAKING NEWS: 50-an Karyawan Proyek PLTMG Mogok Kerja, Ini Tuntutannya
Puluhan karyawan PT Persada Samya Mukti menggelar aksi mogok kerja di lokasi proyek, Selasa, 16 Januari 2018.

KLIKBONTANG.COM - Sebanyak 50-an karyawan PT Persada Samya Mukti menggelar aksi mogok kerja di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Jalan Pontianak Kelurahan Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Selasa, 16 Januari 2018 pagi.

Aksi ini dipicu karena perusahaan dianggap melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja. Salah satu karyawan mengaku sekira 30 karyawan yang sudah bekerja tiga bulan hendak diputus kontraknya. Namun, saat pemutusan pesangon tak semuanya dibayar. Ada yang bisa menerima, sebagian lagi tidak bisa menerima haknya.

"Padahal di kontrak kerja kami dapat pesangon, tapi buktinya malah enggak ada," keluh salah satu karyawan yang enggan namanya disebutkan.

Lanjut dia, sejatinya jika merujuk kontrak kerja, setiap karyawan masa kerjanya 3 bulan yang hendak diberhentikan mendapatkan pesangon satu bulan gaji pokok atau sebesar Rp1,9 juta. "Satu bulan gaji Mas, kisaran Rp 1,9 juta," kata dia lagi.

Hal ini pun sudah pernah diadukan kepada pihak perusahaan. Namun, perusaan berdalih masih menunggu keputusan dari pusat. Rencana mogok kerja ini pun akan terus berlanjut sampai ada kepastian dari perusahaan membayarkan pesangon sesuai kontrak kerja.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pekerja di proyek itu tak terlihat. Puluhan karyawan terlihat berkumpul dan duduk di beberapa sudut. "Kami juga mau adukan ini ke dinas tenaga kerja Kota Bontang," tandasnya.

Perlu diketahui, proyek PLTMG sebesar 30 megawatt (MW) ini kerap bermasalah. Proyek ini juga dianggap ilegal. Proyek tersebut diketahui baru mengantongi izin prinsip sejak 12 Oktober 2016 lalu untuk pembangunan seluas 4.000 m2.

Namun dalam praktiknya, pengerjaan proyek tersebut ternyata memakan luas lahan sekitar 13.100 m2. Pengajuan pembaruan izin prinsip pun dilakukan pada 7 Agustus 2017 usai proyek tersebut disidak oleh anggota dewan.

Tak sampai disitu saja. Selama setahun sejak izin prinsip pertama dikeluarkan pada 2016, PT PLN sebagai perusahaan yang mempunyai proyek tersebut sama sekali belum mengajukan sejumlah perizinan yang diminta oleh Pemkot Bontang.

Berbagai perizinan tersebut yakni pengesahan perencanaan site plan kawasan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), rekomendasi analisis dampak lalu lintas (Andalalin) ke Dinas Perhubungan (Dishub), serta memenuhi ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas lahan keseluruhan. (*)

Reporter : Suriansa    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0