18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Gugat Permendagri Tapal Batas, Komisi I Konsultasi ke Kemendagri


Gugat Permendagri Tapal Batas, Komisi I Konsultasi ke Kemendagri
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris. (FOTO: FANNY/KLIKBONTANG)

KLIKBONTANG.COM- Komisi I DPRD Kota Bontang berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (9/11/2017). Hal itu dilakukan untuk memantapkan persiapan sebelum menggugat Permendagri 25/2005 tentang Penentuan Tapal Batas Kukar, Kutim, dan Bontang.

Konsultasi tersebut dipimpin Ketua Komisi I Agus Haris didampingi anggotanya, yakni Kaharuddin Jafar, Setiyoko Waluyo, Abdul Malik, dan Yandri Dasa. Tampak juga Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setkot Bontang M Bahri serta Kabag Hukum Hariadi.

Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I Kemendagri, Andriani. Dalam pertemuan tersebut, Agus memaparkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya. Selama 12 tahun terakhir, polemik tapal batas Kampung Sidrap antara Bontang dan Kutim belum menemui titik terang.

Ada tiga alasan penyebab untuk menempuh jalur hukum. Pertama, setelah membedah Permendagri dan tahapan alur rencana pelacakan dan penentuan tapal batas, ditemukan perbedaan. Kedua, hasil kesepakatan antardua daerah terkait pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang difasilitasi Pemprov Kaltim terlalu terburu-buru.

Ketiga, produk hukum tersebut dianggap cacat hukum lantaran sebelum disahkan tidak ada sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. “Akhirnya masyarakat yang terdiri dari 7 RT mendesak agar ada kepastian hukum terkait status kependudukan mereka,” ungkapnya.

Dia menyebut, total penduduk di Kampung Sidrap kurang lebih 2.000 jiwa. Uniknya dalam satu keluarga, ada kepala keluarga yang ber-KTP Kutim sedangkan istri dan anaknya ber-KTP Bontang.

Agus mengatakan, pelbagai upaya telah dilakukan, bahkan negosiasi antarkepala daerah. Saat Kutim dipimpin Isran Noor, sudah ada lampu hijau untuk melepaskan Kampung Sidrap ke Bontang. Namun, DPRD Kutim menolak. “Kami melakukan konsultasi, apakah nanti akan diuji di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung,” ucapnya.

Sementara itu, Andriani menyarankan persoalan ini bisa diselesaikan tanpa gugatan hukum. Mekanismenya, kedua kepala daerah dipertemukan untuk melakukan perundingan, difasilitasi oleh pemprov. Jika ingin menempuh upaya hukum, harus masyarakat yang menggugat. Sebab, tidak etis jika pemkot menggugat pemerintah pusat.

“Masyarakat harus memakai jasa kuasa hukum. Apa alasannya, misalnya tidak terlayani oleh Pemkab Kutim sehingga masyarakat di sana tidak puas. Sedangkan mereka, warga Kutim tapi dilayani Pemkot Bontang. Saya kira itu solusinya,” terangnya. (adv)

Reporter : Humas DPRD Bontang    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0