16 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

DPRD Kutim Beri Lampu Hijau Soal Sidrap


DPRD Kutim Beri ‘Lampu Hijau’ Soal Sidrap
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris menyerahkan laporan hasil kajian komisi terkait penyelesaian polemik tapal batas Bontang-Kutim kepada Ketua DPRD Bontang, Nursalam saat rapat internal DPRD (DOK KLIKBONTANG.COM)

KLIKBONTANG.COM– Upaya Pemerintah Kota Bontang mengembalikan wilayah Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur untuk kembali menjadi wilayah administrasi Kota Bontang terus bergulir.

Belum lama ini, Ketua DPRD Bontang, Nursalam melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kutim untuk membahas rencana gugatan hukum ke Makhamah Agung (MA) terkait tapal batas Bontang-Kutim. Salam-begitu akrab disapa mengaku sudah melakukan komunikasi politik dengan unsur pimpinan di Kutim terkait rencana pemerintah melayangkan gugatan hukum.

“Belum lama ini kami ke Kutim bersama anggota DPRD Bontang untuk membahas terkait rencana gugatan hukum tersebut,” ujar Salam saat memimpin sidang Paripurna pengesahan APBD-P Kota Bontang 2017 beberapa waktu lalu.

Pria yang juga mantan wartawan ini mengungkapkan, secara kelembagaan,DPRD Bontang sangat mendukung rencana gugatan hukum tapal batas Bontang-Kutim. Namun, sedikit berbeda dengan laporan komisi I DPRD beberapa waktu lalu, upaya gugatan yang dilayangkan bukan Judicial Review atas  UU Nomor 47/1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutim dan Kota Bontang pada pasal 10 ayat 5.

Melainkan gugatan atas Permendagri Nomor 25/2005 Tentang Penentuan Tapal Batas Kutim, Kukar dan Kota Bontang.

“Kalau UU yang kita gugat akan sulit, selain itu di dalam UU tersebut juga tidak mengatur batas wilayah, justru di Permendagri itu,” kata Salam.

Dia menambahkan, upaya gugatan atas tapal batas ini akan menemui kesulitan apabila pihak Kutim melakukan protes atau menolak perubahan tapal batas tersebut. Untuk itu, pihaknya sengaja menemui pimpinan DPRD Kutim untuk membahas masalah ini.

Beruntung, pihak Kutim berkomitmen bakal mendukung rencana Pemkot Bontang. Mereka mengaku tidak akan melakukan perlawanan atas gugatan yang disampaikan oleh Bontang.

“Makanya saya ketemu dengan mereka. Alhamdulillah mereka mengaku akan pasif atas rencana ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil laporan Komisi I DPRD Bontang memberikan rekomendasi terkait polemik warga kampung Sidrap. Hasilnya, pemerintah diminta untuk melakukan gugatan hukum atas Undang-undang pembentukan Kota Bontang, serta Permedagri terkait tapal batas.(*)

Reporter : Ichwal Setiawan    Editor : Suriadi Said



Comments

comments


Komentar: 0