23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Komisi II Godok Raperda untuk Cegah Monopoli Perdagangan


Komisi II Godok Raperda untuk Cegah Monopoli Perdagangan
Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Bontang dengan para pedagang. (FOTO: KLIKBONTANG/FANNY)

KLIKBONTANG.COM- Ancaman monopoli perdagangan oleh toko modern sejenis alfamart menuai atensi Komisi II DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Hal itu terbukti dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Senin 25 September 2019, siang di Lantai II Gedung DPRD Bontang.

Dalam rapat tersebut, dihadiri sejumlah pihak. Di antaranya, utusan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Bagian Ekonomi Setda, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Asosiasi Pedagang Pasar Bontang, Asosiasi Pedagang Kota Bontang, hingga perwakilan pengusaha lokal.

Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang usai memimpin rapat menjelaskan, Raperda yang mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan itu sengaja dibuat untuk menyikapi ancaman monopoli perdagangan yang selama ini dikhawatirkan lahir oleh keberadaan pasar modern dengan skema waralaba.

Di dalamnya akan diatur sejumlah ketentuan. Seperti jarak membangun pusat perbelanjaan, jam operasi, hingga ketentuan lain, yang mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan.

"Dalam Perda, akan terakomodir berbagai kepentingan. Misalnya, deparment store lokal. Karena sudah ada lebih awal, maka akan disesuaikan agar Perda tidak mematikan usaha mereka, juga tidak rugikan pedagang kecil," jelas Bahtiar, saat ditemui usai rapat.

Ketentuan teknis, kata dia akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi selanjutnya bersama instansi dan pihak terkait lain. Sedangkan ketentuan lain yang belum terakomodir dalam Perda, akan masuk dalam Peraturan Walikota (Perwali).

Ia mengatakan, keberadaan pasar modern seperti era mart, alfa mart dan sejenisnya, diketahui menjadi ancaman serius bagi pengusaha kecil di daerah. Sebab, sistem jaringan waralaba yang diterapkan, berpotensi menerapkan sistem monopoli perdagangan.

Kekuatan modal, harga di bawah toko konvensional hingga kualitas pelayanan, membuatnya unggul dan mengancam eksistensi pedagang kecil. Namun, ia sendiri tak memungkiri, bahwa konsekuensi itu harus dihadapi sebagai tantangan. Apalagi setelah Indonesia masuk menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka tantangan bisnis akan semakin ketat.

"Saya ingin sarankan, agar pengusaha lokal bisa bersatu untuk menggalang usaha baru dengan konsep mirip waralaba. Dan bisa menguasai pasar lokal. Dengan begitu, akan menekan celah investasi pengusaha ritel dari luar," tuturnya.

Opsi lain adalah dengan persaingan kualitas demi menjaga roda bisnis tetap berjalan. Caranya dengan pembinaan oleh Pemkot. Seperti pelatihan manajemen bisnis, pelayanan, hingga penataan toko agar menarik bagi pembeli.

"Pemerintah punya andil dalam memberi perlindungan pedagang lokal. Salah satu caranya dengan pemberian pelatihan. Karena persaingan di era pasar bebas, tidak bisa dihindari. Melainkan, bersaing kualitas, diperkuat oleh regulasi," pungkasnya.(adv)

Reporter : Imran Ibnu    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0