16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Belum Kantongi Izin, Badak LNG Lakukan Aktivitas Docking


Belum Kantongi Izin, Badak LNG Lakukan Aktivitas Docking
Komisi I DPRD saat menanyai soal aktifitas docking bersama PT Badak. (Foto: Irwan B)

KLIKBONTANG –  Komisi I DPRD Bontang menggelar inspeksi mendadak ke dok milik Badak LNG di kawasan Pantai Marina, Selasa (28/4).


Sidak wakil rakyat ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang mempertanyakan izin galangan kapal milik perusahaan itu.


Anggota Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I Agus Haris langsung terjun ke lokasi. Dari hasil sidak, dia mengatakan pihak perusahaan memang belum memiliki izin untuk melakukan aktivitas docking.

“Pihak perusahaan mengakui saat ini belum memiliki izin. Sebab, izin tersebut masih dalam proses,”  jelas Agus.

Kendati belum memegang izin, sambung Agus, pihak perusahaan mengaku melakukan aktivitas docking berdasarkan surat rekomendasi dan pengawasan dari Syahbandar.

“Hal ini yang akan kami gali, apakah memang aktivitas docking itu boleh dilakukan sebelum izin dikeluarkan? Dan apakah Syahbandar memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sekaligus melakukan pengawasan. Karena setahu kami, Syahbandar hanya melakukan pengawasan untuk pelayaran, bukan aktivitas docking,” tegas Agus.

Untuk itu, kata dia, Komisi I akan memanggil seluruh pihak terkait untuk membahas persoalan ini. Termasuk pihak Syahbandar.

Marine Manager  Badak LNG Nasrul Syahruddin mengakui bahwa izin dok memang masih dalam proses. Kendati demikian, dia membantah jika pihaknya terlambat untuk mengurus izin tersebut.

Sebagai dasar untuk mengoperasikan dok tersebut, perusahaan telah mendapatkan izin dari Dishubkominfo dan kepala daerah. Akan tetapi, setelah berjalan, pihak Syahbandar merekomendasikan agar izin dok dikeluarkan Kementerian, agar koordinatnya disatukan ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik Badak LNG.

“Kami sudah melampirkan dokumen untuk mengurus izin ke Syahbandar. Nah, Syahbandar lalu merekomendasikan ke Kementerian. Beberapa waktu lalu, pihak Kementerian sudah meninjau langsung ke sini. Alasan kami membuat dok ini adalah untuk efesiensi dan dok ini khusus menangani kapal dari Pertamina saja (terbatas, Red.),” pungkasnya.(jm22/adv)

Reporter : Irwan B    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0