16 September 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Baliho Andi Harun Dicopot Paksa Satpol PP, Sekjend Golkar: Ini jelas Penzoliman!


Baliho Andi Harun Dicopot Paksa Satpol PP, Sekjend Golkar: Ini jelas Penzoliman!
Tim Andi Harun saat menggelar konfresni pers soal pencopotan baliho Andi Harun. (Foto: Sulkifli)

KLIKBONTANG – Sejumlah baliho Bakal Calon (Balon) Walikota Bontang Andi Harun mendadak diturunkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang, Selasa (14/4). Terhitung, ada 10 titik tempat baliho Andi Harun  dicopot semua oleh polisi pramong praja. 

Anggota Satpol PP Bontang Heri mengatakan, pencopotan baliho ini sudah sesuai dengan intruksi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Bontang. “Kami dapat perintah. Katanya baliho pak Andi tidak ada izinnya. Makanya diturunkan," kata Heri.


Heri mengatakan, baliho yang dicopot jumlahnya ada 9 dari 10 titik. “Ini anggota masih terus menyisir. Yang jelas, baliho yang tidak ada iziinya disuruh copot,” ujarnya.

Tindakan pencopotan baliho AH, mendapat protes keras dari kubu Andi Harun.
Sekretaris DPD II Golkar Bontang Harman Thamrin, yang menggelar konfrensi pers di kantor Golkar Bontang, Keluharan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, menilai penurunan baliho Andi Harun terkesan tendensius dan tidak berdasarkan aturan.

“Ini aneh, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba baliho diturunkan dan dirusak. Padahal, kami juga sudah mengurus izin untuk pemasangan baliho ini,” kata dia.

Menurut Harman, tim pemenangan Golkar sudah mengajukan proses pengurusan izin ke Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Ijin sendiri sudah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang lengkap dengan titik kordinat yang diperuntukkan untuk memasang baliho.

Hanya saja, saat akan dilakukan pembayaran pajak reklame pihak DPPKA menolak. Alasannya, baliho yang akan dipasang harus dibawa serta ke DPPKA untuk dipasangi tanda stiker lunas.  

“Kami sudah ngurus ijin ke Dinas Tata Ruang, sesuai prosedur. Tapi pihak DPPKA menolak menerima pajak reklame. Katanya, baliho kami harus diverifikasi dulu. Ya ini kan aneh, izin rekomendasi sudah dapat terus baliho sudah dipasang, begitu tinggal bayar malah DPPKA tidak mau terima duit pajak dari kami,” keluhnya.

Harman  menuding, DPPKA terkesan pilih kasih. Pasalnya, dalam aksi penurunan baliho itu, hanya milik Andi Harun yang dicopot. Sementara baliho beberapa figur lain yang disebut-disebut akan maju pada Pilwali Bontang tetap dibiarkan terpasang tanpa ada stiker.


“Yang jelas semua prosedur sudah kami lakukan. Begitu kami mau bayar pajak tiba-tiba DPPKA menolak dan tidak memberikan izin untuk pemasangan baliho Andi Harun. Ini ada apa? Kok baliho Pak Andi Harun tidak diberikan izin. Ini jelas penzoliman,” ujarnya.

Menyikapi kejadian tersebut, Harman menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia mengaku akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Saya sudah cek ke staf saya, tidak ada surat masuk soal teguran baliho ini dari instansi terkait. Nah ini, tidak ada pemberitahuan tiba-tiba langsung eksekusi, sepertinya ada unsur kesengajaan menzolimi kami,” katanya.

Sementara itu, protes keras juga datang dari kader Golkar lainnya yakni Rahman Ukkas. Menurutnya, jika pun nanti baliho yang berunsur Pilwali itu bukan ranahnya di Satpol PP. Apalagi kata dia, hingga saat ini tahapan dan Panwas belum terbentuk.

“Berdasarkan info setiap aturan main, alat-alat kelengkapan sosial harus dimintai rekomendasi Dinas Tata Ruang Kota. Tapi dari konfirmasi ke tata kota tadi, tidak semua rekomendasi tata kota, ada reklame rokok dan lainnya yang besar-besar langsung ke DPPKA. Ini bentuk diskriminasi terhadap warga, warga kecil diberi beban lebih dari yang lainnya,” ujar Rahman.

Rahman mendesak agar Pemerintah mencopot seluruh baliho yang tidak memiliki ijin. Termasuk baliho-baliho rokok atau iklan lainnya yang tidak ada stiker pajak. 

“Disini harus jelas keadilannya. Jangan ada kesan pilih kasih. Saya melihat disini ada tindakan panik, yang tidak bisa berkompetisi secara sehat. Lantas membuat aturan seperti ini, dan kami akui memang ada kaitannya dengan politik. Ini cara premanisme,” pungkasnya. (jm20)

Reporter : Sulkifli    Editor : M Andrian



Comments

comments


Komentar: 0